KBRN, Kediri: Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar menyampaikan bahwa sebagian besar warga Kota Kediri telah masuk kepesertaan jaminan kesehatan. Hal ini disampaikan pada forum kemitraan dengan para pemangku kepentingan kesehatan bersama BPJS Kesehatan, di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri, Rabu (8/6/2022).
"Kita sudah banyak bicara terkait BPJS, alhamdulillah menurut catatan kami sudah 97 persen warga Kota Kediri ini sudah tercover BPJS. Ini merupakan capaian yang luar biasa bagi Pemerintah Kota Kediri sehingga kami merasa sangat terbantu sekali dengan Universal Health Coverage. Namun juga masih ada sistem-sistem yang perlu diperbaiki," ungkap Wali Kota Kediri.
Pada kesempatan itu, Abdullah Abu Bakar juga menanyakan, kepada pihak BPJS Kesehatan apakah hanya dengan menggunakan KTP, warga bisa punya akses untuk mendapatkan layanan kesehatan. Karena dikhawatirkan ketika warga berobat ke rumah sakit tidak diterima karena hanya membawa KTP saja tanpa membawa Kartu Indonesia Sehat (KIS).
"Namun bila hanya dengan membawa KTP sudah bisa mengakses layanan kesehatan, alhamdulillah. Masukan dari saya, semua rumah sakit yang ada di Kota Kediri harus diberi edukasi. Kalau memang hanya dengan KTP sudah bisa akses layanan kesehatn sehingga tidak membuat warga bingung. Sejatinya masyarakat kami ini masih belum teredukasi secara komplit terkait dengan aturan baru BPJS," jelasnya.
Ke depan, Wali Kota Kediri juga mengungkapkan akan membuka sarana pengaduan. Apabila ada warga yang sudah menerima KIS/BPJS yang namun tidak diberikan layanan kesehatan saat di rumah sakit atau puskesmas bisa mengadu melalui sarana tersebut dan Pemkot Kediri juga bertanggung jawab akan hal itu. Karena semua pihak ingin urusan kesehatan di Kota Kediri tuntas dan di sini BPJS sebagai jembatannya.
Hadir pula dalam acara ini Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kediri Hernina Agustin Arifin, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Anggota DPRD Kota Kediri Ayub Wahyu, Kepala Dinas Kesehatan Fauzan Adima, serta pimpinan rumah sakit dan puskesmas.