Winny Isnaini, Ketua LPA Tulungagung. (Foto: Ist.)

KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kota Kediri memberi perhatian serius kepada ratusan anak yang menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal dunia akibat terpapar Covid-19. Untuk itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri mengadakan rapat evaluasi bersama OPD terkait serta Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tulungagung sebagai mitra pelaksana UNICEF di Ruang Joyoboyo, Kamis (24/2).

Kegiatan tersebut untuk mengeksekusi hasil asesmen yang dilakukan LPA Tulungagung agar nantinya memiliki satu kesepahaman dengan stakeholder lain terkait pemberian layanan terhadap anak-anak yatim piatu dampak Covid-19.

Winny Isnaini, Ketua LPA Tulungagung, menjelaskan Kota Kediri merupakan salah satu wilayah program UNICEF untuk child protection. Sebagai pelaksana program UNICEF untuk perlindungan anak di Jawa Timur, LPA Tulungagung mendapatkan program khusus yaitu kemanusiaan dan emergency.

"Fokus program tersebut adalah untuk menjangkau anak-anak yang orang tuanya meninggal karena Covid-19 dan memastikan mereka mendapatkan haknya dan bisa hidup secara sejahtera dengan dukungan dari pemerintah setempat," jelas dia.

Sebelumnya, akhir tahun lalu Pemerintah Kota Kediri didampingi LPA Tulungagung telah melakukan asesmen kepada 221 anak yatim dampak Covid-19 di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kota, dan Pesantren.

Penilaian asesmen didasarkan pada hak anak atas administrasi kependudukan, situasi pengasuhan, situasi pendidikan, situasi kesehatan, dan situasi kesejahteraan. Nantinya, OPD terkait juga akan melakukan pendampingan psikososial untuk keluarga anak yatim piatu.

"Dari hasil asesmen itu kemudian anak-anak diberikan layanan sesuai kebutuhan. Beberapa anak mungkin butuh kartu Indonesia pintar, ada yang butuh bansos, dukungan pengasuhan pengganti, dan lain-lain," ujar Winny.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Kediri Chevy Ning Suyudi mengatakan dari hasil asesmen tersebut akan dipetakan dan ditindaklanjuti oleh OPD yang akan mengampu anak-anak yatim tersebut.

"Kami menyadari bahwa kebutuhan anak ini adalah tanggungjawab dari pemerintah, untuk itu partisipasi dan kepedulian stakeholder terkait sangat diharapkan," ujar Chevy.

Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, setiap anak mendapatkan layanan program yang berbeda tergantung kebutuhan. Bahkan satu anak ada yang mendapatkan lebih dari satu layanan program.

Perinciannya: 88 anak mendapat program Jaminan Kesehatan Nasional, 121 anak masuk program Indonesia Pintar, 6 anak mendapat pendampingan urusan adminduk, dan 1 anak urusan perdata.

Selanjutnya, 1 anak mendapatkan dukungan intervensi keamanan, 104 anak mendapat pendampingan psikososial lanjutan, 151 anak mendapat program bantuan sosial dan 221 anak mendapatkan dukungan kesejahteraan