Belum Punya KTP Kota Kediri, Penyandang Disabilitas Tak Dapat Bantuan

Kediri Dalam Berita | 23/08/2021

Kediri, koranmemo.com – Sejumlah penyandang disabilitas yang ada di Kota Kediri belum bisa mengakses bantuan dari pemerintah karena masalah identitas kependudukan. Seperti karena belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kota Kediri, mereka belum tercatat sebagai penerima bantuan sosial dari Pemkot Kediri. Salah satunya Murdiantoro (40), penyandang disabilitas asal Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri yang sudah lama menetap di Kota Kediri. Karena status kependudukan dari wilayah tempat tinggal dia sebelumnya sudah dicabut dan belum mengurus kepindahan adminduk di Kota Kediri, Murdiantoro tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Tim Reaksi Cepat (TRC) Perlindungan Sosial Kelurahan Ngampel, Imam Mugni mengatakan Murdiantoro sehari hari tinggal di Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojoroto. Meski mengalami keterbatasan fisik, dia tetap berusaha mendiri dengan menjadi penjual gas elpiji keliling guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Yang bersangkutan sudah saya temui dan mengaku ingin menetap di Kota Kediri alias tidak pindah domisili lagi,”ujar Imam Mugni, Minggu (22/8).

Imam Mugni menambahkan, pihaknya bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Ngampel kemudian memutuskan untuk membantu Murdiantoro mengurus dokumen adminduk ke Dispendukcapil Kota Kediri. Harapannya, setelah resmi menjadi warga Kota Kediri dengan bukti kepemilikan KTP dan KK, Murdiantoro bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, atas kebijakan yang pro disabilitas di Dispendukcapil Kota Kediri, Mas Murdiantoro sudah memiliki KTP dan KK Kota Kediri,” tambah Heri Nurdianto, Ketua LPMK Kelurahan Ngampel.

TRC Perlindungan Sosial dan LPMK Kelurahan Ngampel, lanjut Heri akan melakukan advokasi ke Dinas Sosial Kota Kediri agar Murdiantoro sebagai penyandang disabilitas bisa masuk dalam DTKS sehingga mendapatkan kemudahan mengakses bansos dari pemerintah, termasuk Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang sangat dibutuhkan untuk akses layanan kesehatan.

“Semakin banyak warga yang peduli terhadap penyandang disabilitas dan didukung kebijakan yang pro terhadap mereka, maka Kota Kediri cepat menuju kota ramah inklusi,” pungkas Heri.